Jakarta, 26 September 2026 –

Delegasi Indonesia ikut meninggalkan ruang Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato di New York, Amerika Serikat, Kamis, 24 September 2026. Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan aksi walk out tersebut merupakan bentuk solidaritas Indonesia kepada rakyat Palestina. Langkah itu juga menjadi ekspresi protes dan kecaman Indonesia terhadap tindakan Israel di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki. Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyebut Indonesia ingin menegaskan penolakannya terhadap kekerasan dan pelanggaran hukum internasional.

Menurut Kemlu, keputusan meninggalkan ruang sidang mencerminkan posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah menilai kekerasan terhadap masyarakat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal. Indonesia juga ingin mengirimkan pesan diplomatik bahwa tindakan tersebut harus segera dihentikan. Aksi itu dilakukan bersama sejumlah negara lain yang memiliki sikap serupa terhadap situasi di Palestina. Dengan demikian, walk out bukan sekadar tindakan spontan delegasi, melainkan bagian dari penyampaian sikap politik luar negeri Indonesia terhadap konflik tersebut.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah tersebut. Delegasi dari hampir 70 negara dilaporkan meninggalkan ruang sidang atau tidak berada di kursinya ketika Netanyahu mulai berpidato. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, Palestina, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Mesir, Irak, Iran, Kuwait, Spanyol, Brasil, dan sejumlah negara lainnya termasuk dalam aksi tersebut. Sebagian negara meninggalkan seluruh delegasinya, sementara negara lain hanya menyisakan diplomat tertentu di dalam ruangan. Aksi massal itu membuat banyak kursi di ruang Sidang Majelis Umum PBB terlihat kosong ketika pidato berlangsung.

Netanyahu merespons aksi tersebut dengan mengecam delegasi yang memilih meninggalkan ruangan. Dalam pidatonya, ia kemudian membela kebijakan dan operasi militer Israel serta menolak tuduhan yang diarahkan kepada negaranya terkait Gaza. Israel selama ini membantah tuduhan genosida dan menyatakan operasi militernya ditujukan terhadap Hamas. Di sisi lain, kritik internasional terhadap Israel terus berlangsung terkait dampak perang terhadap warga sipil Palestina dan situasi kemanusiaan di Gaza. Perbedaan pandangan tersebut kembali terlihat jelas dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.

Sikap delegasi Indonesia juga sejalan dengan agenda diplomasi yang dibawa Menteri Luar Negeri Sugiono selama rangkaian pertemuan di New York. Indonesia menempatkan isu Palestina sebagai salah satu fokus dalam keterlibatannya di Sidang Majelis Umum PBB. Sugiono sebelumnya menekankan bahwa rakyat Palestina membutuhkan perubahan nyata di lapangan, termasuk masuknya bantuan kemanusiaan, penghentian kekerasan, dan upaya menuju perdamaian. Indonesia juga berkoordinasi dengan sejumlah negara Arab dan Islam untuk menjaga momentum diplomatik terkait Palestina. Pemerintah menilai kerja sama internasional tetap diperlukan untuk menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan.

Aksi walk out terjadi di tengah tekanan internasional terhadap pemerintah Israel yang masih berlanjut. Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada September 2025 menyimpulkan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, kesimpulan yang ditolak Israel. Netanyahu juga masih menjadi subjek surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional yang diterbitkan pada November 2024 terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel menolak tuduhan terhadap Netanyahu dan mempertanyakan yurisdiksi serta proses ICC. Situasi tersebut menjadi bagian dari latar belakang ketegangan diplomatik yang terlihat ketika Netanyahu tampil di hadapan Majelis Umum PBB.

Bagi Indonesia, keputusan meninggalkan ruangan menjadi salah satu cara menyampaikan posisi diplomatik tanpa mengubah garis kebijakan yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional. Kemlu menegaskan Indonesia bersama negara-negara yang memiliki pandangan serupa ingin menyampaikan bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina tidak dapat dinormalisasi. Pada saat yang sama, pemerintah tetap mendorong jalur diplomasi untuk menghasilkan penghentian kekerasan dan kemajuan menuju penyelesaian konflik. Aksi di Majelis Umum PBB tersebut karena itu menjadi simbol protes sekaligus penegasan kembali posisi Indonesia mengenai Palestina. Isu Palestina diperkirakan tetap menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia selama rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 berlangsung.