Jakarta, 7 November 2026 – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Organisasi antikorupsi tersebut mendorong perubahan pola kampanye dengan mengutamakan pertemuan langsung antara calon pemimpin dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap kegiatan kampanye yang membutuhkan anggaran besar. Selain menekan pengeluaran, pertemuan tatap muka juga membuka ruang dialog yang lebih luas mengenai kebutuhan dan aspirasi pemilih.

Tingginya biaya politik selama ini menjadi salah satu persoalan yang kerap dibahas dalam evaluasi sistem demokrasi Indonesia. Pengeluaran untuk alat peraga, kegiatan kampanye berskala besar, transportasi, hingga kebutuhan operasional tim pemenangan dapat membebani peserta pemilu. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan antara calon yang memiliki dukungan finansial besar dan calon dengan sumber daya terbatas. ICW memandang pentingnya pembenahan mekanisme kampanye agar persaingan politik tidak terlalu bergantung pada kemampuan pendanaan.

Peneliti ICW Seira Tamara menyampaikan pandangan tersebut saat memberikan pembekalan kepada ratusan kader Partai Perindo DKI Jakarta dalam kegiatan Akademi Partai Perindo Jakarta Gelombang 1. Acara berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Dalam kesempatan itu, Seira menjelaskan bahwa biaya politik dalam pemilihan kepala daerah bahkan dapat mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, pengeluaran yang terlalu besar memiliki keterkaitan dengan meningkatnya risiko korupsi politik. Karena itu, perubahan metode kampanye menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi. https://news.okezone.com/+1

Seira menilai kampanye berbasis pertemuan langsung memungkinkan calon pemimpin membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat. Melalui diskusi tatap muka, pemilih dapat mengenal gagasan, program kerja, dan kemampuan kandidat secara lebih mendalam. Cara tersebut dinilai dapat mengurangi kebutuhan memasang baliho maupun alat peraga kampanye dalam jumlah besar. Selain itu, komunikasi yang berlangsung secara langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian, kampanye tidak hanya menjadi sarana memperkenalkan kandidat, tetapi juga ruang pertukaran gagasan.

ICW turut menyoroti penggunaan media sosial sebagai alternatif untuk meningkatkan efisiensi kampanye. Menurut Seira, pemanfaatan platform digital dapat membantu peserta pemilu menyampaikan visi dan misi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasangan alat peraga fisik. Namun, penggunaan teknologi perlu diarahkan pada penyampaian informasi yang substantif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai banyak alat peraga kampanye yang membutuhkan biaya tinggi justru belum mampu menjelaskan program kandidat secara memadai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pendekatan komunikasi politik agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih bermanfaat. News+ on RCTI+

Selain metode kampanye, persoalan transparansi pendanaan politik menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi. Pengeluaran yang besar dapat mendorong kandidat mencari dukungan finansial dari pihak tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan setelah terpilih. ICW selama ini mendorong perbaikan regulasi dana kampanye, termasuk keterbukaan identitas penyumbang dan penguatan mekanisme pengawasan. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui asal pendanaan kegiatan politik. Pengawasan yang efektif juga dapat membantu mencegah praktik politik uang dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pembiayaan politik. Media Indonesia

Melalui pembekalan kepada kader partai, ICW berharap kesadaran mengenai pentingnya kampanye yang efisien dan transparan semakin meningkat. Pertemuan langsung dengan masyarakat serta pemanfaatan media digital menjadi dua pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kampanye berbiaya besar. Meski demikian, pembenahan biaya politik juga membutuhkan pengawasan pendanaan dan penegakan aturan pemilu secara konsisten. Keterbukaan informasi mengenai program dan sumber dana kandidat menjadi unsur penting dalam proses tersebut. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, penyelenggaraan pemilu diharapkan semakin menekankan kualitas gagasan, integritas peserta, dan kebutuhan masyarakat.