Jakarta, 27 Agustus 2026 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran hampir Rp7 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS). Kemenkeu menegaskan bahwa angka tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS, bukan dana yang secara khusus diperuntukkan bagi perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maupun Sensus Ekonomi.

Klarifikasi ini disampaikan setelah pernyataan Purbaya pada Rabu (26/8/2026) menjadi perhatian publik. Saat itu, Purbaya menjelaskan pemerintah telah memenuhi permintaan tambahan anggaran dari BPS untuk mendukung pembenahan DTSEN yang menjadi salah satu dasar penetapan desil kesejahteraan masyarakat.

Purbaya sebelumnya menyebut anggaran untuk DTSEN dan sensus mencapai hampir Rp7 triliun. Ia mengatakan tambahan anggaran tersebut diberikan agar kualitas data yang digunakan pemerintah dapat semakin baik.

Namun, Kemenkeu kini meluruskan konteks angka tersebut.

Hampir Rp7 Triliun untuk Keseluruhan Program BPS

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu menjelaskan bahwa anggaran hampir Rp7 triliun merupakan pagu keseluruhan BPS untuk operasional dan berbagai program kerja.

Artinya, dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk memperbaiki DTSEN atau melaksanakan Sensus Ekonomi. DTSEN dan sensus hanya menjadi bagian dari berbagai kegiatan yang mendapatkan dukungan anggaran BPS.

Penjelasan ini penting karena sebelumnya muncul kesan bahwa pemerintah mengalokasikan hampir Rp7 triliun secara khusus untuk memperbaiki data desil masyarakat.

Kemenkeu menegaskan pemahaman tersebut tidak tepat. Anggaran BPS mencakup kebutuhan operasional lembaga serta berbagai kegiatan statistik yang menjadi tugas dan fungsi BPS.

Berawal dari Polemik Data Desil

Pernyataan Purbaya muncul ketika pemerintah menghadapi banyak keluhan mengenai klasifikasi desil dalam DTSEN.

Sejumlah masyarakat mengaku mendapatkan klasifikasi desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Bahkan terdapat contoh pekerja dengan penghasilan relatif rendah yang masuk dalam kelompok desil 9 atau 10.

Desil sendiri merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Sistem tersebut membagi penduduk ke dalam 10 kelompok, dengan desil yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Persoalan akurasi data menjadi penting karena DTSEN digunakan sebagai salah satu basis pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program dan kebijakan.

Jika data tidak sesuai dengan kondisi lapangan, masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan berpotensi tidak masuk kelompok penerima. Sebaliknya, masyarakat yang dianggap lebih mampu dapat tercatat dalam kelompok yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Purbaya Minta Data DTSEN Diperbaiki

Purbaya sebelumnya menyatakan pemerintah sedang melakukan pembenahan terhadap DTSEN. Menurutnya, BPS telah meminta tambahan anggaran pada awal tahun dan permintaan tersebut dipenuhi pemerintah.

Ia berharap kualitas data yang dihasilkan pada tahun berikutnya menjadi lebih baik. Purbaya juga mengakui bahwa kesalahan dalam survei dapat terjadi, tetapi jumlah dan tingkat kesalahannya harus ditekan agar data yang digunakan pemerintah semakin akurat.

Pembenahan DTSEN menjadi penting karena pemerintah membutuhkan basis data yang akurat untuk menentukan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi.

Data yang lebih tepat juga diharapkan dapat mengurangi persoalan salah sasaran dalam pemberian bantuan maupun penerapan kebijakan yang menggunakan tingkat kesejahteraan sebagai salah satu indikator.

Bukan Berarti Seluruh Rp7 Triliun untuk DTSEN

Dengan adanya klarifikasi Kemenkeu, angka hampir Rp7 triliun perlu dipahami sebagai total anggaran BPS, bukan biaya khusus untuk memperbaiki DTSEN.

Pernyataan Purbaya sebelumnya merujuk pada dukungan pemerintah terhadap kegiatan DTSEN dan sensus dalam konteks anggaran BPS secara keseluruhan. Kemenkeu kemudian memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan anggaran tersebut.

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki kualitas DTSEN. Pembaruan data tersebut diharapkan dapat membuat pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Akurasi data juga menjadi semakin penting karena pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan yang menggunakan klasifikasi desil sebagai salah satu dasar penentuan sasaran.

Dengan demikian, anggaran hampir Rp7 triliun bukanlah dana khusus untuk memperbaiki desil masyarakat. Angka tersebut merupakan keseluruhan pagu operasional dan program BPS, sementara pembenahan DTSEN dan pelaksanaan sensus merupakan bagian dari kegiatan yang didukung melalui anggaran tersebut.