Jakarta, 15 September 2026 – Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan mengusulkan pembentukan Dewan Keamanan Eropa sebagai wadah baru untuk memperkuat koordinasi menghadapi berbagai ancaman keamanan di kawasan. Gagasan tersebut muncul ketika negara-negara Eropa menghadapi peningkatan ancaman hibrida, mulai dari serangan siber, sabotase hingga insiden drone. Dewan yang diusulkan tidak hanya diarahkan untuk melibatkan negara anggota Uni Eropa, tetapi juga membuka kerja sama dengan mitra strategis Eropa. Inggris, Kanada, Norwegia, dan Ukraina termasuk negara yang disebut dapat dilibatkan dalam format tersebut. Pembentukan mekanisme baru itu diharapkan mempercepat konsultasi dan koordinasi ketika salah satu negara menghadapi ancaman keamanan.

Von der Leyen juga mendorong hadirnya mekanisme konsultasi darurat yang memiliki konsep serupa dengan Pasal 4 NATO. Melalui mekanisme tersebut, negara Uni Eropa yang merasa menghadapi ancaman dapat meminta konsultasi dengan anggota lainnya untuk menyusun respons bersama. Fokusnya terutama pada ancaman yang belum mencapai kategori serangan bersenjata, tetapi tetap memiliki dampak serius terhadap keamanan nasional. Perubahan karakter ancaman dinilai membutuhkan sistem pengambilan keputusan yang lebih cepat dibandingkan prosedur konvensional. Uni Eropa juga ingin memperkuat kemampuan pencegahan agar berbagai insiden tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Usulan tersebut berkaitan dengan meningkatnya perhatian Eropa terhadap keamanan setelah berbagai insiden drone, sabotase, dan serangan siber terjadi di kawasan. Perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung turut mengubah perhitungan keamanan negara-negara Eropa dan mendorong peningkatan kemampuan pertahanan. Von der Leyen menilai institusi serta prosedur keamanan yang dibangun pada periode sebelumnya perlu disesuaikan dengan lingkungan geopolitik saat ini. Kerja sama pertahanan juga semakin diarahkan pada kemampuan menghadapi ancaman yang berada di bawah ambang konflik militer terbuka. Dengan koordinasi yang lebih erat, negara-negara Eropa diharapkan dapat bertukar informasi dan menentukan langkah bersama secara lebih cepat.

Rencana Dewan Keamanan Eropa tidak dimaksudkan untuk menggantikan NATO yang tetap menjadi fondasi utama pertahanan kolektif bagi banyak negara Eropa. Format baru tersebut lebih diarahkan untuk memperkuat kemampuan Uni Eropa mengambil tindakan dalam bidang keamanan yang berada dalam kewenangannya. Kehadiran negara mitra seperti Inggris dan Norwegia juga dinilai dapat memperluas koordinasi meskipun keduanya bukan anggota Uni Eropa. Ukraina menjadi bagian penting dalam pembahasan karena memiliki pengalaman langsung menghadapi perang, serangan siber, dan berbagai bentuk ancaman hibrida. Detail mengenai struktur, keanggotaan, serta kewenangan dewan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Pembentukan lembaga keamanan baru juga berpotensi memunculkan diskusi mengenai pembagian kewenangan antara Uni Eropa, NATO, dan pemerintah masing-masing negara. Kebijakan pertahanan tetap menjadi bidang yang sangat sensitif karena setiap negara memiliki kepentingan serta pendekatan keamanan yang berbeda. Dukungan politik dari negara anggota karena itu akan menjadi faktor penting sebelum gagasan tersebut dapat diwujudkan. Pembahasan juga perlu menentukan bagaimana keputusan diambil ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai sebuah ancaman. Efektivitas lembaga nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara yang terlibat mencapai koordinasi dalam waktu cepat.

Usulan Dewan Keamanan Eropa memperlihatkan arah kebijakan yang semakin menempatkan keamanan dan pertahanan sebagai prioritas strategis kawasan. Von der Leyen ingin Eropa memiliki kemampuan lebih besar untuk merespons ancaman tanpa kehilangan kerja sama erat dengan NATO dan mitra transatlantik. Rincian konsep tersebut masih akan melalui pembahasan sebelum dapat diterjemahkan menjadi mekanisme kelembagaan yang konkret. Negara anggota juga akan mempertimbangkan aspek hukum, kewenangan, pendanaan, dan hubungan lembaga baru dengan struktur keamanan yang telah tersedia. Perkembangan pembahasan akan menentukan seberapa jauh gagasan tersebut dapat memperoleh dukungan politik. Jika diwujudkan, Dewan Keamanan Eropa dapat menjadi salah satu perubahan penting dalam arsitektur keamanan kawasan di tengah lingkungan geopolitik yang semakin kompleks.