Jakarta, 28 September 2026 –

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya investasi dan kebutuhan tenaga dengan keahlian tertentu. Data ketenagakerjaan menunjukkan pekerja asing tidak tersebar secara merata pada seluruh jenis pekerjaan, melainkan terkonsentrasi pada jabatan tertentu yang membutuhkan keterampilan, pengalaman, atau kompetensi khusus. Pemerintah juga mengatur penggunaan TKA melalui mekanisme persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Berikut enam fakta yang menggambarkan posisi dan karakteristik pekerjaan yang banyak diisi TKA di Indonesia.

Pertama, kelompok profesional menjadi salah satu kategori terbesar dalam penggunaan TKA. Posisi ini mencakup tenaga dengan keahlian khusus yang dibutuhkan perusahaan, terutama pada industri yang menggunakan teknologi atau metode kerja tertentu. Kehadiran mereka umumnya berkaitan dengan kebutuhan kompetensi yang belum tersedia dalam jumlah mencukupi di dalam negeri. Dalam regulasi ketenagakerjaan, perusahaan pengguna TKA juga memiliki kewajiban tertentu terkait pendampingan tenaga kerja Indonesia dan transfer pengetahuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, jabatan manajerial turut menjadi bagian penting dari struktur pekerja asing. Perusahaan multinasional atau proyek investasi asing dapat menempatkan tenaga dari negara asal perusahaan untuk menjalankan fungsi manajemen, koordinasi proyek, hingga memastikan standar operasional perusahaan diterapkan. Meski demikian, tidak semua posisi manajemen dapat secara bebas ditempati pekerja asing. Pemerintah menetapkan pembatasan terhadap jabatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan personalia atau sumber daya manusia.

Ketiga, teknisi dan tenaga ahli menjadi kelompok lain yang cukup menonjol. Kebutuhan terhadap TKA pada posisi tersebut banyak muncul pada sektor yang menggunakan mesin, teknologi, atau fasilitas produksi khusus. Pekerja asing dapat terlibat dalam instalasi, pemeliharaan, pengujian, hingga pengoperasian teknologi yang berasal dari luar negeri. Dalam sejumlah proyek, penggunaan tenaga ahli asing juga bersifat sementara sampai pekerja lokal memperoleh kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Keempat, sektor industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, dan aktivitas yang berkaitan dengan investasi menjadi area yang kerap membutuhkan keahlian dari luar negeri. Proyek berskala besar dapat membutuhkan tenaga dengan pengalaman terhadap teknologi yang digunakan sejak tahap pembangunan hingga operasional. Kondisi ini membuat komposisi TKA pada suatu wilayah dapat berubah mengikuti lokasi investasi dan perkembangan proyek. Konsentrasi pekerja asing karena itu tidak dapat langsung dianggap menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan.

Kelima, pemerintah menekankan bahwa penggunaan TKA tidak boleh menghilangkan prioritas terhadap tenaga kerja Indonesia. Perusahaan pada prinsipnya harus menggunakan pekerja lokal untuk jabatan yang dapat diisi tenaga dalam negeri, sedangkan pekerja asing diarahkan pada kebutuhan keahlian tertentu. Pemberi kerja TKA juga dapat diwajibkan menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping untuk proses alih teknologi dan keahlian. Kebijakan tersebut ditujukan agar penggunaan pekerja asing memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional.

Keenam, keberadaan TKA perlu dilihat dalam konteks jumlah tenaga kerja Indonesia yang jauh lebih besar. Pekerja asing hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan penduduk bekerja di Indonesia dan penggunaannya berada dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan. Pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan pekerja asing memiliki izin yang sesuai, menempati jabatan yang diperbolehkan, serta menjalankan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan terhadap keahlian asing diharapkan dapat berjalan bersamaan dengan perlindungan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi pekerja Indonesia.