Jakarta, 12 November 2026 – Kepolisian Republik Indonesia mengungkap perkembangan terbaru penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian. Dalam proses pengusutan tersebut, penyidik telah menyita berbagai barang bukti elektronik, termasuk 15 unit telepon genggam dan dokumen log data penyadapan. Informasi itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Penyitaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian terhadap dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Kasus tersebut menjadi perhatian karena penyidik mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto termasuk pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Kapolri Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa barang bukti yang diamankan tidak hanya berupa telepon genggam, tetapi juga sejumlah perangkat penyimpanan dan pengolahan data elektronik. Penyidik menyita tujuh flashdisk, dua iPad, empat perangkat komputer berupa CPU, PC, atau laptop, serta satu modem. Selain perangkat keras, penyidik turut mengamankan dokumen dan log data penyadapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemantauan komunikasi. Barang bukti tersebut akan diperiksa untuk mengetahui bagaimana perintah penyadapan diberikan, siapa yang menjalankan kegiatan tersebut, serta bagaimana hasilnya disimpan dan didistribusikan. Pemeriksaan digital juga diperlukan untuk menelusuri kemungkinan adanya data yang dihapus atau dipindahkan. Seluruh temuan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik membangun rangkaian pembuktian berdasarkan bukti elektronik dan keterangan para pihak.

Dalam rapat bersama DPR, Suyudi menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli untuk mendalami perkara tersebut. Dari jumlah saksi yang diperiksa, sebanyak 24 orang berasal dari lingkungan internal Polri. Tiga saksi lainnya merupakan perwakilan perusahaan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, sedangkan satu orang berasal dari perusahaan penyedia sistem penyadapan. Sementara itu, enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik serta empat ahli hukum pidana. Pemeriksaan terhadap berbagai pihak tersebut dilakukan untuk memperjelas aspek teknis dan hukum dalam pelaksanaan penyadapan. Keterangan saksi dan ahli juga digunakan untuk menguji keterkaitan antara perangkat yang disita, sistem komunikasi yang digunakan, serta dugaan perbuatan para tersangka.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut bermula dari aktivitas pemantauan komunikasi yang diduga berlangsung tanpa mengikuti prosedur penegakan hukum. Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan kepolisian, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa melalui mekanisme permohonan dan verifikasi sebagaimana mestinya. Aktivitas tersebut diduga menggunakan fasilitas pemantauan komunikasi yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Polisi juga mendalami penggunaan Lawful Interception Management System atau LIMS serta sistem PenLink X yang berkaitan dengan pengelolaan hasil penyadapan. Pada Oktober 2026, muncul dugaan adanya perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan. Selain itu, penyidik menemukan indikasi penghapusan data hasil pemantauan, sehingga pemeriksaan terhadap jejak digital menjadi bagian penting dalam pengusutan perkara.

Penyidikan kemudian berkembang setelah seorang pelapor menyampaikan informasi kepada Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan kecurigaan terhadap aktivitas penyadapan serta dugaan penghapusan data elektronik yang dilakukan di luar prosedur resmi. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan mengumpulkan barang bukti awal. Dalam perkembangannya, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas yang sedang diselidiki. Meski telah berstatus tersangka, penetapan tanggung jawab pidana masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Berdasarkan pemaparan Kapolri, Listyo Sigit diduga berperan dalam memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan. Penyidik juga mendalami dugaan bahwa hasil akhir kegiatan pemantauan komunikasi disampaikan kepada mantan Kapolri tersebut. Sementara itu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi diduga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan perintah penyadapan melalui fungsi monitoring yang pernah mereka jalankan. Peran Slamet Uliandi juga diperiksa dalam kaitannya dengan sistem teknologi informasi dan pengelolaan data elektronik. Polisi mendalami apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat penyadapan yang berada di lingkungan institusi. Selain dugaan penyadapan tanpa izin, penyidik turut mengusut kemungkinan akses ilegal dan penghilangan data elektronik yang dapat menghambat proses pemeriksaan.

Kapolri mengungkapkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan materi penyidikan, pihak yang diduga menjadi target mencakup sejumlah pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga, anggota DPR, partai politik, serta tokoh nasional. Sasaran lainnya disebut meliputi gubernur, kepala kepolisian daerah, unsur Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan personel internal Polri. Kelompok organisasi masyarakat, aktivis, mahasiswa, serta sejumlah pihak dari kalangan publik juga masuk dalam cakupan pemeriksaan. Kepolisian menegaskan bahwa pencantuman nama atau kelompok sebagai sasaran penyadapan tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana. Informasi tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah benar telah terjadi pemantauan komunikasi tanpa dasar hukum.

Dari aspek hukum, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan dugaan penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan informasi elektronik. Salah satu pasal yang digunakan adalah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun untuk perbuatan yang memenuhi unsur ketentuan tersebut. Selain itu, penyidik menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dugaan penghilangan atau perubahan data elektronik. Pasal mengenai akses ilegal juga menjadi bagian dari konstruksi hukum yang sedang disusun. Penerapan pasal terhadap setiap tersangka disesuaikan dengan peran dan perbuatan yang diduga dilakukan. Proses pembuktian tetap harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana, termasuk memastikan barang bukti elektronik diperoleh dan diperiksa melalui prosedur yang sah.

Penyitaan 15 telepon genggam beserta perangkat dan dokumen digital lainnya menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Barang bukti elektronik diharapkan membantu penyidik menelusuri komunikasi antarpihak, jalur pemberian instruksi, serta keberadaan data hasil pemantauan yang diduga dilakukan tanpa izin. Pemeriksaan terhadap log sistem juga dapat memberikan gambaran mengenai waktu akses, aktivitas pengguna, dan kemungkinan penghapusan informasi. Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen kepolisian untuk menangani perkara secara transparan dan akuntabel berdasarkan alat bukti yang sah. Perkembangan penyidikan selanjutnya akan menentukan kelengkapan berkas perkara sebelum memasuki tahapan penuntutan. Di tengah besarnya perhatian masyarakat, proses hukum diharapkan mampu menjelaskan seluruh dugaan perbuatan secara objektif sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan komunikasi warga negara.