Jakarta, 24 September 2026 – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menjadi sembilan tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Hukuman tersebut lebih ringan satu tahun dibandingkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang sebelumnya menjatuhkan pidana 10 tahun penjara. Putusan banding dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis. Majelis tetap menyatakan Nadiem terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyana menyatakan putusan pengadilan tingkat pertama tidak tepat untuk dipertahankan seluruhnya. Majelis banding kemudian mengubah sejumlah bagian yang dinilai memiliki alasan hukum untuk dikoreksi. Sementara pertimbangan hukum tingkat pertama yang dinilai telah sesuai dengan fakta dan penerapan hukum tetap dipertahankan serta diambil alih dalam putusan banding. Perubahan tersebut mencakup pidana penjara, ketentuan subsider denda, serta pembayaran uang pengganti.

Selain sembilan tahun penjara, Nadiem tetap dijatuhi denda Rp1 miliar. Namun, pidana pengganti apabila denda tidak dibayar dikurangi menjadi 140 hari penjara dari sebelumnya 190 hari. Perubahan yang lebih besar terjadi pada pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pengadilan Tinggi menetapkan uang pengganti sebesar Rp548,76 miliar, turun dari putusan tingkat pertama yang mencapai Rp809,59 miliar.

Meski nilai uang pengganti berkurang sekitar Rp260,83 miliar, ketentuan pidana penggantinya justru berubah menjadi enam tahun penjara apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan hukum. Pada putusan tingkat pertama, uang pengganti Rp809,59 miliar disertai pidana pengganti selama lima tahun. Dengan demikian, putusan banding tidak hanya mengubah lamanya pidana pokok, tetapi juga susunan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Nadiem. Denda pokok Rp1 miliar tetap dipertahankan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mencatat sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Faktor memberatkan yang disebut adalah perbuatan Nadiem dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara keadaan meringankan antara lain sikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, masih mempunyai tanggungan keluarga, serta dinilai memiliki jasa dalam membuka lapangan pekerjaan di bidang transportasi. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari dasar majelis ketika mengubah hukuman pada tingkat banding.

Perkara ini berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan CDM di lingkungan Kemendikbudristek pada 2019–2022. Dalam putusan pengadilan, Nadiem dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan dalam proses pengadaan. Majelis menyatakan perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun. Pengadaan Chromebook dan CDM untuk tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 dinilai tidak sesuai dengan perencanaan serta prinsip-prinsip pengadaan.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta pada 30 Juni 2026 menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem. Majelis ketika itu juga menetapkan denda Rp1 miliar serta pembayaran uang pengganti Rp809,59 miliar. Nadiem kemudian mengajukan banding karena tidak menerima putusan tersebut. Proses banding akhirnya menghasilkan koreksi terhadap masa hukuman dan besaran uang pengganti, tetapi tidak mengubah kesimpulan majelis bahwa dirinya terbukti bersalah.

Setelah putusan banding dibacakan, Nadiem menyatakan akan melanjutkan proses hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ia tetap membantah adanya kerugian negara, aliran dana, maupun konflik kepentingan yang melibatkan dirinya dalam perkara tersebut. Nadiem menyampaikan kekecewaan karena putusan banding masih menyatakan dirinya bersalah meskipun hukumannya dikurangi. Pernyataan itu merupakan posisi Nadiem dan tim pembelanya, sementara putusan Pengadilan Tinggi tetap menyatakan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut terbukti.

Jaksa penuntut umum juga belum langsung menentukan langkah hukum setelah putusan banding. Jaksa menyatakan masih akan mempelajari pertimbangan majelis sebelum memutuskan apakah menerima putusan atau menempuh upaya hukum lanjutan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, para pihak memiliki kesempatan untuk menentukan sikap terhadap putusan tingkat banding. Dengan rencana kasasi yang telah disampaikan Nadiem, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan demikian mengubah hukuman Nadiem dari 10 tahun menjadi sembilan tahun penjara, mempertahankan denda Rp1 miliar dengan subsider 140 hari, serta menurunkan uang pengganti menjadi Rp548,76 miliar dengan subsider enam tahun penjara. Tahapan hukum selanjutnya akan berlanjut ke tingkat kasasi apabila permohonan tersebut resmi diajukan. Mahkamah Agung nantinya akan memeriksa penerapan hukum dalam perkara sesuai permohonan yang diajukan para pihak. Sampai seluruh upaya hukum selesai, putusan terhadap Nadiem belum dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap.