Jakarta, 20 Oktober 2026 – Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 9.505 personel gabungan untuk mengamankan berbagai aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (20/10/2026). Ribuan petugas tersebut berasal dari unsur Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam. Pengamanan dilakukan menyusul adanya puluhan agenda penyampaian aspirasi masyarakat yang tersebar di sejumlah kawasan strategis ibu kota. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa kehadiran aparat bertujuan memberikan pelayanan sekaligus memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara aman. Kepolisian juga berkomitmen menjaga ketertiban umum agar aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan dengan baik.

Pengerahan personel gabungan tersebut diawali dengan apel kesiapan pengamanan yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut, ribuan anggota TNI dan Polri mengikuti pengarahan sebelum ditempatkan di sejumlah lokasi demonstrasi. Berdasarkan data kepolisian, sebanyak 7.660 personel berasal dari Polri dan 1.540 personel merupakan anggota TNI. Selain itu, terdapat 135 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta 170 petugas pengamanan dalam yang turut dilibatkan. Jumlah keseluruhan mencapai 9.505 personel yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai dinamika kegiatan masyarakat. Penempatan petugas dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi serta potensi perkembangan situasi di lapangan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa terdapat 52 kegiatan masyarakat yang dijadwalkan berlangsung pada hari tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 26 kegiatan merupakan aksi penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan 26 lainnya merupakan aktivitas masyarakat yang membutuhkan perhatian pengamanan. Puluhan aksi demonstrasi tersebut melibatkan berbagai kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian aparat meliputi Silang Selatan Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, serta kawasan Gedung DPR/MPR RI. Pengamanan juga disiapkan di sekitar kantor kementerian dan lembaga pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan massa serta memastikan kegiatan berlangsung secara tertib.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Dadang menginstruksikan seluruh personel agar mengutamakan komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas pengamanan. Ia juga meminta anggota kepolisian menjaga profesionalisme dan tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi situasi yang berkembang. Setiap tindakan aparat harus dilakukan secara proporsional, terukur, dan sesuai prosedur operasional standar. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana demonstrasi yang aman tanpa mengabaikan hak masyarakat lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima Kodam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan pentingnya kerja sama antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan ibu kota. Menurutnya, kehadiran aparat gabungan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Prajurit yang bertugas diminta mendukung pengamanan secara profesional serta memberikan ruang bagi peserta demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Sinergi antarlembaga dinilai penting karena kegiatan masyarakat berlangsung di berbagai lokasi dengan kondisi yang berbeda. Selain mengamankan peserta aksi, petugas juga memiliki tanggung jawab melindungi warga yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan koordinasi yang baik, pengamanan diharapkan berlangsung efektif tanpa menimbulkan gangguan yang tidak diperlukan.

Sementara itu, Budi Hermanto mengungkapkan bahwa dari 47 elemen masyarakat yang berencana menggelar demonstrasi, baru dua kelompok yang telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Kedua kelompok tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Jayabaya. Polda Metro Jaya mengapresiasi langkah kedua kelompok karena pemberitahuan tersebut membantu petugas mempersiapkan kebutuhan pengamanan. Informasi mengenai lokasi kegiatan dan perkiraan jumlah peserta menjadi dasar penting dalam menentukan penempatan personel. Kepolisian menyayangkan masih banyak kelompok yang belum memberikan pemberitahuan sebelum melaksanakan kegiatan. Meski demikian, aparat tetap menyiapkan pengamanan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib.

Selain pengamanan massa, Polda Metro Jaya juga mempersiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan pengaturan kendaraan secara situasional berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Pengalihan arus dapat diterapkan apabila terdapat peningkatan jumlah peserta aksi yang memengaruhi kelancaran perjalanan masyarakat. Petugas juga disiagakan di sejumlah ruas jalan yang berdekatan dengan pusat kegiatan demonstrasi. Masyarakat diimbau memantau informasi lalu lintas melalui akun resmi Polda Metro Jaya dan Traffic Management Center. Warga yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan darurat 110 untuk mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

Pengamanan demonstrasi pada 20 Oktober 2026 menjadi salah satu agenda penting aparat keamanan seiring berlangsungnya berbagai kegiatan masyarakat di ibu kota. Momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi perhatian sejumlah kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut harus dapat berlangsung dengan tetap menghormati hak konstitusional warga negara. Aparat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, keselamatan peserta aksi, dan kepentingan masyarakat umum. Koordinasi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta penyelenggara kegiatan menjadi faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Dengan pengerahan 9.505 personel gabungan, kepolisian berharap seluruh agenda demonstrasi dapat berjalan damai, tertib, dan tidak mengganggu keamanan Jakarta.