Jakarta, 15 November 2026 – Kepolisian Republik Indonesia mengungkap praktik perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia dengan iming-iming penghasilan mencapai Rp50 juta per bulan. Para calon korban juga dijanjikan nilai kontrak hingga Rp400 juta serta berbagai bonus tambahan yang terlihat menggiurkan. Namun, penyelidikan kepolisian menemukan bahwa sejumlah janji tersebut tidak sesuai dengan kenyataan setelah korban diberangkatkan ke luar negeri. Sindikat perekrutan diduga memanfaatkan kondisi ekonomi calon korban dan menawarkan kesempatan memperoleh penghasilan besar dalam waktu singkat. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sekaligus menempatkan WNI dalam situasi berbahaya di tengah konflik bersenjata Rusia dan Ukraina.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan bahwa jaringan perekrut menawarkan kontrak kerja dengan nilai fantastis untuk menarik minat masyarakat. Selain gaji bulanan sekitar Rp40 juta hingga Rp50 juta, calon korban dijanjikan bonus apabila berhasil menjalankan tugas tertentu dalam pertempuran. Bahkan, menurut hasil pengungkapan kepolisian, terdapat tawaran bonus bagi mereka yang berhasil menembak tentara Ukraina dan dapat membuktikannya melalui rekaman video. Tawaran tersebut digunakan untuk meyakinkan calon korban bahwa pekerjaan yang ditawarkan dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar. Padahal, keterlibatan dalam konflik bersenjata memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi, termasuk kemungkinan mengalami luka berat, kehilangan nyawa, maupun kesulitan memperoleh perlindungan hukum.
Modus perekrutan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, terutama media sosial dan jaringan pertemanan. Para pelaku menyebarkan informasi pekerjaan dengan menawarkan gaji tinggi, fasilitas perjalanan, serta proses keberangkatan yang terkesan mudah. Dalam sejumlah kasus, calon korban awalnya diperkenalkan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengamanan, logistik, atau kegiatan pendukung lainnya. Namun, setelah proses perekrutan berlangsung, mereka diarahkan untuk bergabung dengan kelompok bersenjata di Rusia. Sindikat juga memanfaatkan hubungan pribadi antara calon korban dan orang-orang yang telah lebih dahulu berada di luar negeri. Cara tersebut membuat tawaran pekerjaan terlihat lebih meyakinkan karena disampaikan oleh seseorang yang dikenal atau memiliki hubungan dekat dengan calon korban.
Penyelidikan menunjukkan bahwa orang-orang yang direkrut tidak seluruhnya memiliki pengalaman di bidang militer maupun kepolisian. Sebagian korban diketahui berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti buruh, karyawan swasta, pekerja serabutan, hingga mereka yang sebelumnya bekerja di luar negeri. Nasriadi menyebut kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan perekrut untuk menawarkan penghasilan besar. Para calon korban tidak selalu memahami risiko pekerjaan yang akan dijalani, terutama mengenai kemungkinan dikirim langsung ke medan pertempuran. Setelah tiba di Rusia, mereka dapat menjalani pelatihan militer sebelum ditempatkan dalam situasi konflik. Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya perbedaan antara gambaran pekerjaan yang disampaikan perekrut dan kenyataan yang berpotensi dihadapi korban.
Persoalan lain yang terungkap adalah ketidaksesuaian masa kontrak kerja yang dijanjikan. Perekrut disebut menawarkan kontrak selama satu tahun sehingga calon korban menganggap pekerjaan tersebut memiliki batas waktu yang jelas. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh kepolisian dari penyelidikan dan keluarga korban, sejumlah WNI diduga mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah berada di Rusia. Nasriadi menjelaskan bahwa janji kontrak satu tahun tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Para korban dikhawatirkan harus tetap berada dalam lingkungan konflik hingga perang berakhir atau menghadapi risiko kehilangan nyawa. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan, kebebasan bergerak, dan kepastian nasib WNI yang telah diberangkatkan oleh jaringan perekrut.
Dalam pengembangan perkara, polisi juga menemukan dugaan keterlibatan jaringan perekrut yang beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu temuan penyidik adalah sebuah rumah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga dipersiapkan sebagai lokasi pelatihan semi-militer bagi calon tentara bayaran. Tempat tersebut disebut berkaitan dengan seorang warga negara Ukraina berinisial IM yang diduga terlibat dalam penyediaan akomodasi dan kebutuhan calon korban. Meski fasilitas telah disiapkan, kepolisian menyatakan kegiatan pelatihan di lokasi tersebut belum sempat dilaksanakan karena jaringan lebih dahulu terungkap. Penyidik masih mendalami kemungkinan keberadaan tempat persiapan lainnya serta hubungan antara perekrut lokal dan pihak yang berada di luar negeri.
Pengungkapan kasus ini juga memperlihatkan adanya pola perekrutan berjenjang yang melibatkan perantara di Indonesia dan agen di Rusia. Dalam salah satu perkara yang ditangani Bareskrim Polri, tujuh WNI diketahui telah masuk dalam proses perekrutan. Empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada September 2026, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya. Para calon korban disebut hanya diminta menyerahkan dokumen identitas, sementara proses perjalanan dilakukan menggunakan visa yang tidak sesuai dengan tujuan pekerjaan militer. Kepolisian menemukan indikasi penggunaan dokumen pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui pemeriksaan imigrasi. Sejumlah tersangka telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan mereka dalam praktik perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara tidak sah.
Kasus perekrutan WNI menjadi tentara bayaran juga menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas, terutama berkaitan dengan status kewarganegaraan dan perlindungan warga negara di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden dapat menghadapi konsekuensi kehilangan kewarganegaraan. Namun, penerapan ketentuan tersebut memerlukan pemeriksaan fakta dan proses hukum yang sesuai, terutama apabila seseorang diduga menjadi korban penipuan atau perdagangan orang. Pemerintah perlu membedakan antara individu yang secara sadar bergabung dengan militer asing dan mereka yang direkrut melalui informasi menyesatkan. Penanganan kasus juga membutuhkan koordinasi antara kepolisian, imigrasi, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga terkait.
Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan sangat tinggi tanpa prosedur perekrutan yang jelas. Calon pekerja diminta memastikan identitas perusahaan, jenis pekerjaan, legalitas kontrak, serta kesesuaian dokumen perjalanan sebelum menerima tawaran. Pekerjaan yang berkaitan dengan konflik bersenjata memiliki risiko jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan sipil biasa dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius. Pengungkapan sindikat perekrutan tentara bayaran Rusia menjadi pengingat bahwa janji gaji puluhan juta rupiah tidak selalu disertai jaminan keselamatan maupun kepastian pembayaran. Polisi terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri jaringan yang terlibat dan mencegah lebih banyak WNI menjadi korban praktik serupa.




