Sidoarjo, 5 September 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tindakan tegas terhadap petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai setelah kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyebabkan 748 orang mengalami gangguan kesehatan. Para korban mayoritas merupakan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar dari sejumlah sekolah di Kecamatan Tanggulangin. Zulhas menegaskan keselamatan anak-anak penerima manfaat tidak boleh dikompromikan hanya karena ketidakdisiplinan dalam proses pengolahan maupun distribusi makanan. Petugas yang terbukti lalai diminta segera diganti atau diberhentikan, sedangkan apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, penanganannya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan menyeluruh masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kejadian sekaligus menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hingga Jumat, 4 September 2026 mencatat total korban mencapai 748 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan, sementara 20 pasien lainnya masih membutuhkan perawatan inap. Para korban sebelumnya mengalami sejumlah keluhan setelah menyantap menu MBG, antara lain mual, muntah, dan pusing. Mereka kemudian mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Sidoarjo. Kondisi sebagian besar korban yang sudah diperbolehkan pulang menjadi perkembangan positif, tetapi pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap pasien yang masih menjalani perawatan.

Kasus bermula setelah para santri dan pelajar mengonsumsi makanan yang disediakan SPPG Kalitengah pada Selasa, 1 September 2026. Menu yang dibagikan saat itu terdiri atas nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, sayur buncis dengan baby corn, serta buah apel. SPPG Kalitengah diketahui memasok makanan untuk 19 lembaga pendidikan sehingga jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap hari cukup besar. Setelah muncul laporan gangguan kesehatan secara massal, operasional dapur tersebut langsung dihentikan sementara agar tidak ada makanan tambahan yang didistribusikan sebelum pemeriksaan selesai. Penghentian tersebut sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tahapan produksi dan distribusi makanan.

Zulhas mengungkapkan salah satu persoalan yang sedang menjadi perhatian adalah waktu antara proses memasak dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Berdasarkan laporan awal yang diterimanya, makanan mulai diproduksi sejak sekitar pukul 05.30 hingga 06.00 WIB dan seharusnya sudah dikonsumsi sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, sebagian paket makanan disebut baru dikirim atau diterima sekitar pukul 11.00 WIB. Keterlambatan tersebut menjadi salah satu aspek yang diperiksa karena makanan yang telah dimasak membutuhkan pengendalian waktu dan suhu secara ketat untuk menjaga keamanannya. Meski demikian, penyebab pasti keracunan tetap menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sehingga belum dapat ditentukan hanya berdasarkan dugaan keterlambatan distribusi.

Badan Gizi Nasional telah mengambil langkah administratif dengan mencopot Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, setelah kasus tersebut terjadi. Wakil Kepala BGN Mayor Jenderal TNI Trenggono memastikan dapur tidak lagi beroperasi sementara dan kepala SPPG telah diberhentikan dari posisinya. Tindakan tersebut dilakukan sembari menunggu pemeriksaan lebih lanjut mengenai penyebab kejadian. BGN menilai kepatuhan terhadap prosedur operasional menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan MBG karena setiap kesalahan dapat berdampak langsung kepada banyak penerima manfaat. Pemeriksaan juga akan menentukan apakah terdapat kelalaian tambahan yang melibatkan petugas lain dalam rangkaian produksi hingga distribusi.

Zulhas menegaskan dirinya telah meminta BGN memeriksa kasus tersebut sampai tuntas. Menurutnya, memberi makan anak-anak merupakan tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan kesehatan, keselamatan, dan masa depan mereka. Karena itu, tidak boleh ada toleransi terhadap petugas yang tidak menjalankan tugas sesuai standar. Jika pemeriksaan menunjukkan kelalaian, sanksi administratif berupa pemberhentian dapat diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Namun, apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran yang memenuhi ketentuan pidana, pemerintah membuka kemungkinan perkara tersebut diteruskan melalui proses hukum.

Untuk mengetahui penyebab medis kejadian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo telah mengambil sejumlah sampel dari makanan yang dikonsumsi para korban. Sampel muntahan pasien juga diperiksa sebagai bagian dari proses investigasi. Seluruh material tersebut dibawa ke laboratorium untuk mengetahui apakah terdapat bakteri, kontaminasi, atau faktor lain yang menyebabkan ratusan penerima manfaat mengalami gejala secara bersamaan. Hasil pemeriksaan laboratorium menjadi penting karena dapat membantu menentukan titik persoalan dalam rantai pengolahan makanan. Temuan tersebut nantinya juga dapat digunakan sebagai dasar memperbaiki prosedur agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Kasus Sidoarjo turut menjadi bagian dari evaluasi lebih luas terhadap penyelenggaraan MBG secara nasional. Pemerintah sebelumnya mengevaluasi 27.485 SPPG yang telah beroperasi dan menemukan 3.515 unit di 324 kabupaten dan kota belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.060 SPPG belum mengajukan sertifikat, sementara 455 lainnya disebut belum memenuhi persyaratan. Pemerintah juga telah memberhentikan 249 Kepala SPPG karena berbagai jenis pelanggaran, mulai dari persoalan keamanan pangan hingga ketidakhadiran dan pelanggaran disiplin lainnya. Temuan tersebut membuat pengawasan terhadap aspek higiene, sanitasi, produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan menjadi semakin penting.

Kepala SPPG diwajibkan mengawasi kegiatan operasional sejak proses produksi dimulai pada dini hari hingga seluruh distribusi selesai pada pagi hari. Kehadiran penanggung jawab dibutuhkan untuk memastikan bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, serta pengiriman berjalan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Kasus Sidoarjo memperlihatkan bahwa kualitas fasilitas dapur saja belum cukup apabila disiplin dalam setiap tahapan tidak dijalankan secara konsisten. Bahkan kesalahan dalam pengaturan waktu distribusi dapat meningkatkan risiko keamanan pangan apabila makanan berada terlalu lama dalam kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Karena itu, pemerintah meminta seluruh pengelola SPPG menjadikan insiden tersebut sebagai peringatan serius.

Penanganan terhadap 748 santri dan siswa di Sidoarjo kini berjalan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap SPPG Kalitengah serta evaluasi pelaksanaan MBG secara lebih luas. Pemerintah memastikan prioritas pertama tetap pada pemulihan korban, sementara hasil laboratorium akan digunakan untuk menentukan penyebab pasti dan bentuk pertanggungjawaban pihak terkait. Zulhas menegaskan keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur maupun banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan memastikan makanan yang diberikan aman, layak, dan bergizi. Kasus yang berdampak terhadap ratusan anak tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperketat disiplin seluruh SPPG di Indonesia. Pemerintah pun menegaskan sanksi tidak akan berhenti pada tindakan administratif apabila hasil penyelidikan menemukan adanya pelanggaran hukum.