Bogor, 1 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK menegaskan keputusan mengenai pemanggilan Rudy sebagai saksi sepenuhnya berada di tangan penyidik yang menangani perkara tersebut. Penyidik memiliki kewenangan memanggil pihak mana pun yang dinilai mengetahui informasi penting berkaitan dengan perkara untuk membantu mengungkap rangkaian kejadian secara menyeluruh. Pemeriksaan terhadap kepala daerah juga dapat dilakukan apabila keterangannya dinilai diperlukan untuk memperjelas hubungan antara pihak-pihak yang telah diperiksa dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Hingga kini, KPK belum menyatakan bahwa Rudy berstatus sebagai tersangka dalam perkara tersebut dan proses hukum masih berada pada tahap penyidikan.

Perkara yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Bogor yang diduga bersumber dari pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penyidik sebelumnya telah mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Setelah memperoleh sejumlah informasi dan barang bukti, proses penanganan perkara kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK menggunakan surat perintah penyidikan umum sehingga penyidik masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau memiliki informasi mengenai rangkaian peristiwa tersebut. Sampai saat ini, lembaga antirasuah tersebut belum mengumumkan tersangka dalam perkara dugaan pemotongan insentif tersebut.

Dalam proses penyidikan, KPK mulai memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk dimintai keterangan. Mereka di antaranya Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, seorang aparatur sipil negara di lingkungan Bappenda berinisial GS, serta Kepala Subbagian Keuangan Bappenda berinisial RS. Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian insentif, proses pemotongan yang diduga terjadi, serta aliran uang yang kemudian diterima oleh pihak tertentu. Keterangan dari pejabat yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah dinilai dapat membantu penyidik menyusun gambaran mengenai konstruksi perkara. Pemeriksaan saksi juga memungkinkan KPK mencocokkan keterangan antarpejabat dengan dokumen maupun barang bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan.

Selain memeriksa sejumlah pejabat Bappenda, KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Bogor. Penggeledahan dilakukan di kantor Bappenda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor, kemudian dilanjutkan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dari kegiatan tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dokumen tersebut kemudian dapat digunakan untuk mencocokkan informasi mengenai kebijakan, penganggaran, administrasi, maupun proses pengadaan yang menjadi perhatian penyidik. Langkah penggeledahan menunjukkan bahwa KPK masih melakukan penelusuran secara luas untuk memperoleh bukti yang dapat menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara.

KPK juga tengah menangani dugaan korupsi lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Perkara tersebut menjadi bagian dari penyidikan yang dilakukan KPK di wilayah Pemkab Bogor dan membuat pemeriksaan terhadap sejumlah perangkat daerah semakin berkembang. Penyidik perlu memisahkan secara jelas konstruksi setiap perkara agar hubungan antara dugaan pemotongan insentif dengan dugaan penyimpangan pengadaan dapat diketahui berdasarkan bukti yang tersedia. Pemeriksaan terhadap pejabat dari berbagai perangkat daerah juga dapat memberikan gambaran mengenai pola pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan daerah. Meski demikian, setiap keterkaitan antara satu perkara dengan perkara lainnya tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pemeriksaan atau penggeledahan.

Kemungkinan pemeriksaan terhadap Rudy Susmanto menjadi perhatian karena posisi bupati merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan daerah. Namun, pemanggilan seorang kepala daerah sebagai saksi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana. Penyidik dapat memanggil pejabat pemerintahan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, mekanisme administrasi, hubungan antarperangkat daerah, maupun keputusan yang berkaitan dengan perkara. Keterangan tersebut diperlukan apabila penyidik menilai seorang pejabat memiliki informasi yang dapat membantu memperjelas konstruksi kasus. Karena itu, keputusan untuk memanggil Rudy nantinya akan bergantung pada kebutuhan penyidikan dan hasil pendalaman terhadap bukti serta keterangan dari pihak-pihak yang telah diperiksa.

Rudy Susmanto sendiri sebelumnya meminta masyarakat tidak membuat spekulasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung di lingkungan Pemkab Bogor. Ia menyatakan pemerintah daerah menghormati seluruh tahapan hukum yang dilakukan KPK dan menyerahkan proses tersebut kepada lembaga antirasuah. Rudy juga mengingatkan agar informasi yang belum memiliki kepastian tidak berkembang menjadi kesimpulan yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Pemkab Bogor, menurutnya, akan mengikuti proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melakukan intervensi terhadap penyidikan. Sikap tersebut disampaikan ketika KPK mulai memperluas pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan melakukan penggeledahan di beberapa kantor perangkat daerah.

Proses penyidikan yang dilakukan KPK juga menjadi perhatian bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bogor karena perkara berkaitan dengan pengelolaan uang dan kebijakan pemerintahan daerah. Pemeriksaan terhadap pejabat dan penggeledahan sejumlah kantor dapat memengaruhi aktivitas administrasi apabila tidak dikelola dengan baik. Namun, pelayanan publik tetap harus berjalan dan tidak boleh terhenti akibat proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh perangkat kerja tetap menjalankan tugas masing-masing sembari memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Koordinasi yang baik antara Pemkab Bogor dan KPK diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Dari sisi penyidikan, KPK masih memiliki sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Penyidik perlu mengumpulkan keterangan dari saksi, memeriksa dokumen, menelusuri aliran uang, serta mencocokkan berbagai bukti yang telah diperoleh. Apabila terdapat pihak lain yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa, pemanggilan dapat dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan. Hal tersebut termasuk kemungkinan memeriksa pejabat yang memiliki posisi strategis apabila keterangannya dianggap penting untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan atau mekanisme berjalan. Dengan demikian, kemungkinan pemeriksaan terhadap Rudy saat ini masih merupakan bagian dari ruang kewenangan penyidik dan belum menjadi keputusan final mengenai jadwal maupun status pemeriksaannya.

Perkembangan perkara ini juga menunjukkan bahwa penyidikan KPK tidak berhenti pada penelusuran penerimaan uang semata, tetapi diarahkan untuk mengetahui bagaimana dugaan praktik tersebut dapat berlangsung di lingkungan pemerintahan daerah. Penyidik perlu mengurai siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana mekanisme pemotongan dilakukan, kepada siapa uang kemudian mengalir, serta apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut. Pengungkapan konstruksi secara menyeluruh diperlukan agar proses hukum tidak hanya berhenti pada satu rangkaian peristiwa tanpa menjelaskan hubungan antaraktor yang terlibat. Pendalaman terhadap perangkat daerah lain juga dapat membantu penyidik melihat apakah terdapat pola yang lebih luas dalam pengelolaan anggaran maupun insentif.

Bagi masyarakat Kabupaten Bogor, proses penyidikan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan daerah dan penggunaan sumber daya publik. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan insentif maupun pengadaan barang dan jasa perlu ditangani secara transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga. Pada saat yang sama, proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan. Informasi mengenai keterlibatan seseorang juga harus didasarkan pada hasil penyidikan dan bukti yang dimiliki aparat penegak hukum, bukan pada spekulasi yang berkembang di ruang publik. Sikap tersebut penting agar penanganan perkara berlangsung secara objektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Untuk saat ini, KPK masih melanjutkan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor dengan memeriksa saksi dan menelusuri bukti-bukti yang telah diperoleh. Kemungkinan pemanggilan Bupati Bogor Rudy Susmanto tetap terbuka apabila penyidik menilai keterangannya dibutuhkan untuk mengungkap perkara secara utuh. KPK belum menetapkan bahwa Rudy terlibat dalam tindak pidana dan keputusan mengenai pemeriksaan akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis dokumen, penelusuran aliran uang, serta bukti lain yang dikumpulkan penyidik. Proses tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang semakin jelas mengenai dugaan pemotongan insentif dan perkara pengadaan di lingkungan Pemkab Bogor sekaligus menentukan pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.